Postingan

Melibatkan warga masyarakat penduduk

Berikut penjelasan lengkap mengenai perjanjian kerja sama yang dibuat/dinotariskan, mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, isi, proses pembuatan, hingga contohnya. Materi ini juga dapat dipadukan dengan konsep desa mandiri dan kota mandiri yang telah kita bahas sebelumnya.       📑 PERJANJIAN KERJA SAMA YANG DINOTARISKAN   📌 PENGERTIAN   Perjanjian kerja sama yang dinotariskan adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat, dibacakan, dan ditandatangani di hadapan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang menurut hukum.   Berbeda dengan perjanjian biasa yang cukup bermaterai, akta yang dibuat notaris memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat, karena diakui sebagai bukti sah dan sempurna di mata hukum serta pengadilan.   Dasar Hukum:   - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perjanjian - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perjanjian kerja sama di hadapan notaris

Berikut penjelasan lengkap mengenai perjanjian kerja sama yang dibuat/dinotariskan, mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, isi, proses pembuatan, hingga contohnya. Materi ini juga dapat dipadukan dengan konsep desa mandiri dan kota mandiri yang telah kita bahas sebelumnya.       📑 PERJANJIAN KERJA SAMA YANG DINOTARISKAN   📌 PENGERTIAN   Perjanjian kerja sama yang dinotariskan adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat, dibacakan, dan ditandatangani di hadapan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang menurut hukum.   Berbeda dengan perjanjian biasa yang cukup bermaterai, akta yang dibuat notaris memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat, karena diakui sebagai bukti sah dan sempurna di mata hukum serta pengadilan.   Dasar Hukum:   - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perjanjian - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Desa mandiri kota mandiri

SOKO GURU KETAHANAN PANGAN   Soko guru artinya tiang utama, fondasi penyangga. Jadi soko guru ketahanan pangan adalah unsur-unsur utama yang menjadi penopang utama agar negara atau masyarakat memiliki pasokan pangan yang cukup, aman, bergizi, terjangkau, dan berkelanjutan.       📜 PENGERTIAN UMUM   Ketahanan pangan tercapai jika terpenuhi 4 aspek utama:   1. Ketersediaan: Cukup jumlah dan ragamnya 2. Akses: Dapat dijangkau secara fisik dan ekonomi 3. Pemanfaatan: Diolah dan dikonsumsi secara sehat dan gizi seimbang 4. Kestabilan: Kondisi tersebut terjaga sepanjang waktu dan tahan terhadap gangguan   Semua ini disangga oleh soko guru yang saling berkaitan satu sama lain.       📌 SOKO GURU UTAMA KETAHANAN PANGAN   1. PETANI DAN PELAKU USAHA PANGAN   - Peran: Produsen utama yang mengolah sumber daya alam menjadi bahan pangan - Alasan menjadi tiang utama:- Sebagai ujung tombak produksi pangan nasional - Menentukan jumlah dan kual...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Soko guru ketahanan pangan

Baiklah, berikut saya buatkan materi lengkap tentang Soko Guru Ketahanan Pangan, mulai dari pengertian, uraian setiap tiang utama, keterkaitannya, hingga contoh penerapannya di tingkat daerah dan desa. Materi ini disusun secara sistematis dan dapat digunakan sebagai bahan tulisan, makalah, atau bahan penyuluhan.       MAKALAH   SOKO GURU KETAHANAN PANGAN: TIANG PENYANGGA KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN BANGSA       KATA PENGANTAR   Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional yang menjadi penentu stabilitas ekonomi, politik, dan sosial masyarakat. Ketahanan pangan tidak hanya diartikan sebagai ketersediaan bahan pangan yang cukup, tetapi juga meliputi keterjangkauan, kualitas, keamanan, serta keberlanjutannya sepanjang waktu. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan fondasi atau tiang penyangga yang kuat yang dikenal dengan istilah Soko Guru Ketahanan Pangan.   Makalah ini disusun untuk menjelaskan secara rinci apa ya...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

pembukuan, administrasi, dan akuntansi yang berlaku untuk CV, PT, dan Yayasan.

Berikut adalah panduan lengkap mengenai pembukuan, administrasi, dan akuntansi yang berlaku untuk CV, PT, dan Yayasan. Meskipun prinsip dasarnya sama, terdapat perbedaan yang disesuaikan dengan status hukum, tujuan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.       PEMBUKUAN, ADMINISTRASI, DAN AKUNTANSI   Berlaku untuk CV, PT, dan Yayasan       BAGIAN 1: KETENTUAN UMUM   Semua bentuk usaha/lembaga wajib menyelenggarakan pembukuan yang bertujuan untuk:   - Mencatat seluruh transaksi keuangan dan kegiatan operasional - Mengetahui posisi kekayaan, kewajiban, dan modal - Menghitung hasil usaha atau pelaksanaan kegiatan - Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan kewajiban perpajakan - Sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pemilik, pemegang saham, atau pihak yang berwenang   Dasar Penyusunan:   - Mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia - Disesuaikan dengan ketentuan khusus masing-masing lembaga - ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pembukuan administrasi akuntansi

Berikut saya rangkum peraturan hukum utama, aturan dasar, serta ketentuan khusus yang berlaku untuk PT, CV, dan Yayasan di Indonesia, lengkap dengan perbedaan dan aturan pokoknya.       PERATURAN DASAR PT, CV, DAN YAYASAN   📋 DASAR HUKUM UTAMA   Badan Usaha/Lembaga Dasar Hukum Status Hukum Tujuan Utama  PT • UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas • Diperbarui dengan UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) ✅ Berbadan Hukum Mencari keuntungan/keuntungan usaha  CV • Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 19–21 • Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ❌ Tidak berbadan hukum Mencari keuntungan/keuntungan usaha  Yayasan • UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan • Diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 ✅ Berbadan Hukum Sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, tanpa membagikan keuntungan kepada pendiri/pengurus        📌 PERATURAN KHUSUS MASING-MASING   1. PERSEROAN TERBATAS (PT)   Ketentuan Pokok:   - Pendirian: Dibuat d...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peraturan aturan ketentuan dasar hukum CV , PT dan yayasan

Berikut saya rangkum peraturan hukum utama, aturan dasar, serta ketentuan khusus yang berlaku untuk PT, CV, dan Yayasan di Indonesia, lengkap dengan perbedaan dan aturan pokoknya.       PERATURAN DASAR PT, CV, DAN YAYASAN   📋 DASAR HUKUM UTAMA   Badan Usaha/Lembaga Dasar Hukum Status Hukum Tujuan Utama  PT • UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas • Diperbarui dengan UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) ✅ Berbadan Hukum Mencari keuntungan/keuntungan usaha  CV • Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 19–21 • Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ❌ Tidak berbadan hukum Mencari keuntungan/keuntungan usaha  Yayasan • UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan • Diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 ✅ Berbadan Hukum Sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, tanpa membagikan keuntungan kepada pendiri/pengurus        📌 PERATURAN KHUSUS MASING-MASING   1. PERSEROAN TERBATAS (PT)   Ketentuan Pokok:   - Pendirian: Dibuat d...
Posting Komentar
Baca selengkapnya